Oleh: Lukman, Arek Jombang | 23 Desember 2009

IPP & Filosofi Lembaga Penyiaran

Kita masuk kesatu persatu sesi…. Ok, saya ingin menyampaikan beberapa isyu, pemikiran dan wawasan dengan Bapak Bambang Sugiantoro. Pak Bambang merupakan anggota divisi penyiaran Depkominfo RI. Sebenarnya kata Pak Bambang, sejak tahun 2006 sampai Agustus 2008, terdapat 2.700 pemohon (baik radio maupun TV) untuk mendapat ijin siaran media penyiaran. Sampai pada bulan oktober 2009, tidak ada lagi permasalahan perijinan. Artinya, pendaftaran lembaga penyiaran ditutup sejak oktober 2009. Yang terjadi sekarang ini, semua lembaga penyiaran tidak boleh ada yang nasional (baik radio atau TV), kecuali RRI dan TVRI. Sementara paradigma pola penyiaran yang terbangun saat ini, yang awalnya dari atas (pusat) ke bawah (masyarakat/lokal) menuju ke pola penyiaran sebaliknya, dari bawah ke atas. Sehingga dengan adanya faktor ketersediaan ijin penyiaran dan pola penyiaran saat ini, sehingga diperlukan Proses Degeneralisasi Lembaga Penyiaran. Tujuannya tentu salah satunya untuk membuka kesempatan pemanfaatan frekwensi lebih banyak.
Ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran untuk menuju Proses Degeneralisasi Lembaga Penyiaran. Pertama, Digitalisasi Radio. Dengan menggunakan radio digital, lembaga penyiaran dapat memanfaatan beberapa kanal, dimana untuk satu kanalnya dapat di isi 28 sampai 112 content / stasiun radio. Sementara yang kedua, tentu dengan memperbaiki kualitas penyiaran (dari teknis maupun non teknis atau SDM). Pada proses memperbaiki kualitas penyiaran, sebuah lembaga penyiaran, jangan sampai lupa akan filosofi keberadaan sebuah Lembaga Penyiaran. Harus diingat fungsi penyiaran diantaranya fungsi audience yang meliputi fungsi pendidikan, informasi dan hiburan. Kemudian fungsi ekonomi dan fungsi budaya. Menurut Bambang, banyak Lembaga Penyiaran yang tidak banyak tahu betul filosofi sebuah Lembaga Penyiaran.
Bambang Sugiantoro yang merupakan anggota divisi penyiaran Depkominfo RI beralasan, dengan pemilihan sistem digital, nantinya akan tercipta sharing komunitas dan radio berjaringan, karena berkaitan dengan IPP (ijin pendirian penyiaran) yang sebenarnya hanya dikeluarkan oleh pusat (melalui Permen), bukan oleh gubernur bahkan bupati / walikota. Radio berjaringan ini, nantinya akan memperkecil ‘surplus demand’ Lembaga Penyiaran di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran menurut Bambang, kalau ada 10 pengajuan atau permintaan kanal & tersedia hanya 4 kanal untuk satu daerah, maka dari ke 10 demand ini, akan diseleksi dan hasilnya langsung ditanda tangani oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Adapun elemen penyeleksian / penilaian (select on the paper) IPP kata Bambang didasarkan pada 3 unsur (Program, Teknis dan Administrasi).
Berbicara tentang pengawasan program, Bambang mengingatkan kalau soal urusan content radio itu sepenuhnya berada pada naungan KPI, karena pemerintah hanya mengurusi ranah kepemilikan sebuah radio.
Sementara berbicara tentang management radio, Bambang menegaskan bagaimana sebuah Lembaga Penyiaran harus dapat hidup sehat dan mandiri. Dimana sebagai gambaran, untuk radio saja ‘kue iklannya’ yang bernilai Rp. 300.000.000.000,- untuk sekitar 2.600 radio. Bandingkan dengan TV, yang ‘kue iklannya’ bernilai Rp.2.700.000.000.000,- untuk kurang dari 100 TV. Bagaimana sebuah radio, selain bersaing dengan banyaknya radio dan TV, juga ‘merebut kue iklan dari media non radio.
Era digitalisasi radio, sebuah ancaman buat radio atau suatu peluang yang dapat dimanfaatkan?.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: